Daftar Informasi Publik yang Dimutakhirkan
Daftar Informasi Publik yang Dimutakhirkan : Pengadilan Agama Nanga Pinoh
1. Portal Khusus PPID (belum ada)
2. Portal PPID terhubung web utama (terhubung)
3. Aplikasi PPID berbasis mobile (tidak ada)
4. Profil singkat PPID (ada)
5. Tugas dan Fungsi PPID (ada)
6. Visi dan Misi PPID (ada)
7. Maklumat Layanan Publik (ada)
8. Tata cara permohonan informasi (ada)
9. Tata cara pengajuan keberatan (ada)
10. Tata cara pengajuan sengketa informasi (ada)
11. Peraturan tentang KIP (ada)
12. Rancangan peraturan mengenai KIP (ada)
13. Permohonan informasi secara offline (ada)
14. Saluran media sosial (ada, Instagram, Facebook dan Youtube)
15. Alamat Badan Publik (ada)
16. Visi Misi Badan Publik (ada)
17. Tugas dan Fungsi Badan Publik (ada)
18. Struktur Organisasi Badan Publik (ada)
19. Profil Pimpinan (ada)
20. Laporan Kekayaan Pimpinan (ada)
21. Rencana Kerja dan Anggaran (ada)
22. Kalender kegiatan Badan Publik (ada)
23. Laporan Kinerja (terbaru dan beberapa tahun terakhir)
24. Daftar penelitian (tidak ada)
25. Peraturan yang mengikat publik (ada)
26. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang (ada)
27. Jumlah permohonan informasi (ada)
28. Waktu yang diperlukan memproses permohonan (ada)
29. Jumlah pemohon yang dikabulkan (ada)
30. Alasan penolakan (belum ada penolakan)
31. SK PPID (ada, mutakhir)
32. Struktur PPID (ada)
33. Daftar Informasi Publik yang dimutakhirkan (ada)
34. Laporan Layanan Informasi Publik 2021 (ada)
35. Bukti pengiriman laporan informasi publik ke KI (ada)
36. Bukti Koordinasi PPID (ada)
37. Fasilitas kelengkapan informasi publik (ada)
38. Meja, kursi, kursi tunggu dan sarana penerimaan (ada, di pintu utama)
39. Formulir dan tanda terima permohonan informasi (ada)
40. Formulir keberatan (ada)
41. Daftar Register Permohonan (ada)
42. Jadwal pelayanan informasi publik (ada)
43. Daftar Informasi Publik yang dikecualikan (ada)
44. Standar biaya perolehan informasi (ada)
45. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi (ada)
46. SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi (ada)
47. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik (ada)
48. SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP (ada)
49. SOP Pengujian tentang Konsekuensi (ada)
50. SOP Pendokumentasian informasi publik (ada)
51. SOP Pendokumentasian informasi yang dikecualikan (ada)
52. Dokumen pendukung penyusunan kebijakan (ada)
53. Informasi Pengadaan (ada)
54. Renstra (ada)
55. SOP pengelolaan organisasi (ada)
56. SOP pengelolaan administrasi (ada)
57. SOP pedoman kepegawaian (ada)
58. SOP pengelolaan keuangan (ada)
59. Statistik Kepegawaian (ada)
60. Statistik Keuangan (ada)
61. Inventaris BMN (ada)