HEADER.jpg

Written by Super User on . Hits: 975

Pedoman Pengelolaan Organisasi

PEDOMAN PELAKSANAAN ORGANISASI

A. PEDOMAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian  penelusuran
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Menjelaskan Tentang Jabatan Fungsional, Hak-Hak Yang Di Dapat Oleh ASN penelusuran
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil penelusuran
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil penelusuran
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang  Disiplin Pegawai Negeri Sipil penelusuran
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1994 Tentang Tanda Kehormatan Tanda Satyalancana Karya Satya penelusuran
7. PERMA No. 7 Tahun 2016 Tentang Disiplin penelusuran 
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan penelusuran
9. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik penelusuran
10. PERKA BKN Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil  penelusuran
11. PERKA BKN Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Kenaikan Pangkat PNS Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah  penelusuran
12. Peraturan BKN nomor 24 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS penelusuran
13. KMA Nomor 192/KMA/SK/XI/2014 Tentang Pembaharuan Pola Promosi Dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama.  penelusuran
14. KMA Nomor 193/KMA/SK/XI/2014 Tentang Pembaharuan Pola Promosi Dan Mutasi Kepaniteraa di Lingkungan Peradilan Agama  penelusuran
15. SEMA Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Promosi dan Mutasi Pegawai penelusuran
16. PERMA Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya penelusuran 
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/KMA/SK/V/2009 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 71/KMA/Sk/V/2008 penelusuran 
18. Peraturan BKN No. 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertek Pensiun PNS dan Janda Duda penelusuran
 B.  PEDOMAN PENGELOLAAN  ORGANISASI 
 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama   penelusuran
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung  penelusuran
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman  penelusuran
 4. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi  penelusuran
 5. KMA Nomor 096 Tahun 2006 Tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama  penelusuran
 6. Peraturan Menpan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Tata Laksana penelusuran 
 7. Peraturan Menpan Nomor 135 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP penelusuran 
 8. Perma Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan  penelusuran
 9. PERMA Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan  penelusuran
 10. PERMA Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan  penelusuran
 11. PERMA Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan  penelusuran
 C. PEDOMAN PENGELOLAAN  TATALAKSANA
 1. Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 05/Se/1976 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil  penelusuran
2. Keputusan Kepala Bakn Nomor 066/Kep/1974 Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil  penelusuran
3. Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 15/Se/1977 Tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-Tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia  penelusuran
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil  penelusuran
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil  penelusuran
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil  penelusuran
D. PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
1. Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang  penelusuran
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-14/PB/2012 tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai. penelusuran 
3. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS. penelusuran 
4. Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.  penelusuran
5. Peraturan Menteri Keuangan RI No.45/ PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap. penelusuran 
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 50/PMK.05/2018 Tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar  penelusuran
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 102/PMK.02/2018 tentang klasifikasi anggaran penelusuran 
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 182/PMK.05/2017 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkungan Kementrian Negara/Lembaga  penelusuran
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia no 186/PMK.05/2017 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan no 163/PMK.05/2013 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.  penelusuran
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga penelusuran 
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No Kep 379/PB/2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No Kep 494/PB/2017 Tentang Pelaksanaan Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan  penelusuran
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No Kep 531/PB/2018 Tentang Pemuktahiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar  penelusuran
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 237/PMK.05/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 228/PMK.05/2010 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah  penelusuran
E. PEDOMAN PENGELOLAAN BAGIAN UMUM
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan penelusuran 
2. Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan Pada Lembaga Negara penelusuran 
3. Permenpan RB Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah penelusuran 
4. PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah penelusuran 
5. PMK No. 57/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN penelusuran 
6. PMK No. 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN  penelusuran
7. PMK No. 138/PMK.06/2010 Tentang Pengelolaan BMN Berupa Rumah Negara  penelusuran
F. PEDOMAN PENGELOLAAN PERENCANAAN
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara  penelusuran
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara  penelusuran
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  penelusuran
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 penelusuran 
  6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama.....Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan Pengadilan Agama Sungai Raya penelusuran 
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 penelusuran 
8.  Peraturan Menteri Keuangan No. 37/PMK.02/2018 Tentang Perubahan Atas Perubahan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 penelusuran 
  9. Peraturan Menteri Keuangan No. 72/PMK.05/2016 Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai ASN  penelusuran
       
G. PEDOMAN PENGELOLAAN PELAPORAN
  1. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara  penelusuran
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara  penelusuran
  3. Peraturan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  penelusuran
  4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah penelusuran 
  5.  Peraturan Menpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah penelusuran 
  6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama.....Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan Pengadilan Agama Sungai Raya  penelusuran
  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional penelusuran 
       
H. PEDOMAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI
  1. Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  penelusuran
  2. Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik  penelusuran
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  penelusuran
  4. SK Ketua MA RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan  penelusuran
  5. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya  penelusuran
  6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik penelusuran
       
I.  PEDOMAN LAINNYA
1. Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
2. Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan.
4. Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung.
5. Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
6. Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama.
7. Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035
8 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Hubungi Kami

Pengadilan Agama@2018