| A. |
PEDOMAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN |
|
1 |
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara |
|
2 |
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil |
|
3 |
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil |
| |
4 |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara |
|
5 |
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil |
|
6 |
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1994 Tentang Tanda Kehormatan Tanda Satyalancana Karya Satya |
|
7 |
PERMA No. 7 Tahun 2016 Tentang Disiplin |
|
8 |
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan |
|
9 |
Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik |
|
10 |
PERKA BKN Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Kenaikan Pangkat PNS Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah |
|
11 |
Peraturan BKN nomor 24 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS |
| |
12 |
Peraturan BKN nomor 7 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS |
|
13 |
SEMA Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Promosi dan Mutasi Pegawai |
|
14 |
PERMA Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya |
|
15 |
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/KMA/SK/V/2009 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 71/KMA/Sk/V/2008 |
|
16 |
Peraturan BKN No. 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertek Pensiun PNS dan Janda Duda |
|
|
|
| B. |
PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI |
|
1 |
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama |
|
2 |
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung |
|
3 |
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman |
|
4 |
Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi |
|
5 |
KMA Nomor 096 Tahun 2006 Tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama |
|
6 |
Peraturan Menpan & RB Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis |
|
7 |
Peraturan Menpan & RB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |
|
8 |
Perma Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan |
|
9 |
PERMA Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan |
|
10 |
PERMA Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan |
|
11 |
PERMA Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan |
|
12 |
Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama.....Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan Pengadilan Agama Sungai Raya |
| |
13 |
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia |
| |
|
|
| C. |
PEDOMAN PENGELOLAAN TATALAKSANA |
| |
1 |
Peraturan Menpan & RB Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional |
|
2 |
Peraturan Menpan & RB Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil |
|
3 |
Peraturan Menpan & RB Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tentang Pegadaan Pegawai Negeri Sipil |
| |
4 |
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 Tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-tenaga lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia |
|
5 |
Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 15/Se/1977 Tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-Tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia |
|
6 |
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
|
|
| D. |
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN |
|
1 |
Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang |
| 2 |
UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara |
| 3 |
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara |
| 4 |
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap |
| 5 |
Peraturan Menteri Keuangan RI No. 113/ PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap. |
| 6 |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 50/PMK.05/2018 Tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar |
| 7 |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 102/PMK.02/2018 tentang klasifikasi anggaran |
| 8 |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 182/PMK.05/2017 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkungan Kementrian Negara/Lembaga |
| 9 |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 186/PMK.05/2017 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan No 163/PMK.05/2013 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran. |
| 10 |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No Kep 379/PB/2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No Kep 494/PB/2017 Tentang Pelaksanaan Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan |
| 11 |
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah |
| 12 |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No Kep 531/PB/2018 Tentang Pemuktahiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar |
| 13 |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 237/PMK.05/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 228/PMK.05/2010 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah |
| 14 |
Peraturan Menteri Keuangan No. 72/PMK.05/2016 Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai ASN |
| 15 |
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan |
| 16 |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |
| 17 |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga |
| 18 |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa |
| 19 |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 58/PMK.03/2022 Tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak Dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan/Atau Pelaporan Pajak Yang Dipungut Oleh Pihak Lain Atas Transaksi Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah |
| 20 |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah |
| 21 |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat |
| 22 |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan |
| 23 |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga |
|
| E. |
PEDOMAN PENGELOLAAN BAGIAN UMUM |
|
1 |
Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan |
| 2 |
Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan Pada Lembaga Negara |
| 3 |
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan |
| 4 |
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan Tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan |
| 5 |
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan Tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan |
| 6 |
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan Tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan |
| 7 |
PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah |
| 8 |
PMK No. 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara. |
| 9 |
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah |
| 10 |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara |
| 11 |
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya |
|
| F. |
PEDOMAN PENGELOLAAN PERENCANAAN |
|
1 |
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan |
| |
2 |
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang |
| |
3 |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-1/PB/2022 Tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan |
|
4 |
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 |
|
5 |
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 |
| |
6 |
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tentang Penetapan Indikator Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia |
| |
8 |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 |
|
7 |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan |
| |
8 |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga |
| |
| G. |
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAPORAN |
| |
1 |
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |
| |
2 |
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional |
| |
|
|
| H. |
PEDOMAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI |
| |
1 |
Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |
| |
2 |
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik |
| |
3 |
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik |
| |
4 |
SK Ketua MA RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan |
| |
5 |
Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya |
| |
6 |
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik |
| |
7 |
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik |
| |
|
|
| I. |
PEDOMAN LAINNYA |
|
1 |
Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 |
|
2 |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah |
