on . Hits: 1420

POS BANTUAN HUKUM

 

Berdasarkan Undang-Undang No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum Adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum Adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan bahwa yang berhak mendapat jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang Disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 27).

Bantuan Hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapat akses keadilan.

2. Mewujudkan hak Konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.

3. Menjamin kepastian penyelenggara Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah negara Indonesia.

4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 26 SEMA No 10 tahun 2010, bahwa jasa Bantuan Hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advis serta penyediaan advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya. (selengkapnya klik disini)

Add comment


Security code
Refresh

Hubungi Kami

Pengadilan Agama@2018