HEADER.jpg

Written by Super User on . Hits: 69

DPR Sahkan Undang-Undang Pembentukan 5 Pengadilan Tinggi Agama Baru

image002PTA

Selasa (7/12) 2021, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat RI ke 10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 bersama Pemerintah mengesahkan Undang Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Dengan disahkannya Undang-Undang ini, maka jumlah pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan agama berjumlah 34 satuan kerja. Undang-Undang ini disahkan berbarengan dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengambilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat, dan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram.

Undang-Undang ini dilatarbelakangi masih ada beberapa pengadilan tinggi agama yang membawahi beberapa pengadilan agama di provinsi yang berbeda. Luasnya daerah hukum pengadilan tinggi tersebut membuat pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kurang optimal. Selain itu, seiring dengan dimekarkannya beberapa provinsi, daerah hukum suatu pengadilan tinggi yang sebelumnya dalam satu provinsi terpecah menjadi dua provinsi, sehingga dalam rangka meningkatkan efektifitas pembinaan, pengawasan dan pelayanan peradilan serta dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana beberapa kali diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang menyatakan bahwa daerah hukum pengadilan tinggi meliputi wilayah provinsi, maka perlu membentuk Lembaga pengadilan tinggi yang lebih dekat dengan Lembaga pengadilan yang dibina dan diawasi.

Setelah disahkannya Undang-Undang ini, maka beberapa yuridiksi pengadilan tinggi agama menjadi berubah, yaitu Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Agama Makassardan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Adapun yuridiksi 5 pengadilan tingkat banding tersebut adalah sebagai berikut:

Pengadilan Tinggi Agama Bali membawahi:

Pengadilan Agama Denpasar

Pengadilan Agama Bangli

Pengadilan Agama Badung

Pengadilan Agama Singaraja

Pengadilan Agama Tabanan

Pengadilan Agama Klungkung

Pengadilan Agama Gianyar

Pengadilan Agama Karangasem

Pengadilan Agama Negara

Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat membawahi:

Pengadilan Agama Manokwari

Pengadilan Agama Sorong

Pengadilan Agama Fak Fak

Pengadilan Agama Kaimana

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau membawahi:

Pengadilan Agama Tanjung Pinang

Pengadilan Agama Batam

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun

Pengadilan Agama Natuna

Pengadilan Agama Dabo Singkep

Pengadilan Agama Tarempa

Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat membawahi:

Pengadilan Agama Mamuju

Pengadilan Agama Polewali

Pengadilan Agama Majene

Pengadilan Agama Pasangkayu

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara:

Pengadilan Agama Tanjung Selor

Pengadilan Agama Nunukan

Pengadilan Agama Tarakan

Atas disahkannya Undang-Undang ini, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H. menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada DPR dan Pemerintah yang telah menyelesaikan Undang-Undang ini. “Proses pembahasan RUU ini cukup cepat, kurang lebih sejak satu tahun lalu menjadi program legislasi nasional tahun 2021, RUU ini dapat diselesaikan tepat waktu. Saya sangat mengapresiasi kepedulian DPR dan Pemerintah dalam memberikan dukungan terhadap upaya Mahkamah Agung dan Ditjen Badan Peradilan Agama untuk meningkatkan kinerja aparatur peradilan untuk memberikan layanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat dimanapun berada” pungkasnya. (ahb)

| PA Nanga pinoh HEBAT

Harmonis, Efektif, Bersahaja, Akuntabel, Transparan

Hubungi Kami

Pengadilan Agama@2018