headerbaru21-min.jpg

Welcome to Pengadilan Agama Nanga Pinoh

Welcome to Pengadilan Agama Nanga Pinoh

HUT Mahkamah Agung RI ke 76

HUT  Mahkamah Agung RI ke 76

17 Agustus 2021

HUT RI ke 76

HUT RI ke 76

11 APLIKASI BADILAG

11 APLIKASI BADILAG

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Anda Memasuki Wilayah

Zona Integritas

Zona Integritas

BUDAYA BERANI JUJUR, BUKAN KORUPTOR

Pahlawan masa kini adalah ORANG yang BERANI JUJUR melawan Korupsi.
BUDAYA BERANI JUJUR, BUKAN KORUPTOR

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

Berani Katakan

TIDAK pada gratifikasi, Suap dan Sogokan

 TIDAK pada gratifikasi, Suap dan Sogokan

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

8 Nilai Utama Mahkamah Agung

8 Nilai Utama Mahkamah Agung

8 Nilai Utama Mahkamah Agung

8 Nilai Utama Mahkamah Agung

Group 7.png     Group 6.png     Group 8.png     Group 9.png     Group 10.png     Group 10.png

Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Nanga Pinoh || Mari Dukung Zona Integritas Untuk Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih & Melayani (WBBM) || Dapatkan Informasi yang anda butuhkan melalui Website ini atau dapat menghubungi Nomor Kontak yang tersedia || Jam Kerja, Senin-Kamis : Pukul 08.00 - 15.00 Wib, Istirahat Pukul 12.00 - 12.30 Wib, Jum'at : Pukul 08.00 - 15.30 Wib, Istirahat Pukul 11.30 - 12.30 Wib.

Badilag Lakukan Pendampingan Pembangunan WBK/WBBM 2021 terhadap 174 Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Agama

WhatsApp Image 2021 08 06 at 14.40.26

Jakarta. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama memulai langkah pendampingan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tahun 2021 secara virtual melalui Badilag Command Center, Jum’at, 6 Agustus 2021.

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1660/SEK/OT.01.1/7/2021 tanggal 30 Juli 2021 Perihal Pengajuan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Mahkamah Agung, Mahkamah Agung mengajukan 241 satuan kerja menuju WBK dan 73 satuan kerja menuju WBBM. Dari total jumlah 314 satuan kerja yang diajukan Mahkamah Agung tersebut, peradilan agama mengajukan 174 satuan kerja, dengan rincian 128 satuan kerja menuju WBK dan 46 satuan kerja menuju WBBM, termasuk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBBM.

Acara langsung dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. yang langsung menyampaikan pengarahan. Dalam sambutannya ia menyampaikan apresiasi yang setinggi tingginya bagi satuan kerja yang telah berhasil lolos dari Tim Penilai Internal Mahkamah Agung yang dilakukan oleh Badan Pengawasan.

“Ada tiga sasaran utama pembangunan zona integritas : a. meningkatnya kinerja b. meningkatnya integritas dan c. meningkatnya pelayanan publik. Inovasi yang dibuat oleh Pengadilan harus yang bermanfaat untuk ketiga sasaran tersebut.” demikian ungkap Dirjen Badilag.

image001

Selanjutnya Dirjen Badilag juga menekankan beberapa poin penting yang perlu disiapkan berikutnya yaitu manajemen media, pengelolaan responden, implementasi berbagai layanan dan administrasi seperti pengelolaan biaya dan pelaksanaan eksekusi, akurasi data SIPP (seperti one minutasi/one day publish), pengelolaan biaya dan pelaksanaan panggilan delegasi, pengelolaan dan akuntabilitas keuangan perkara dan infrastruktur dan kapabilitas petugas PTSP.

Dr. Nurdjannah Syaf, S.H., M.H., Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag menyampaikan langkah pendampingan yang akan dilakukan Ditjen Badilag terhadap 173 satuan kerja di lingkungan peradilan agama sebagai berikut:

Mahkamah Agung dalam hal ini Ditjen Badan Peradilan Agama menghendaki agar seluruh satuan kerja yang diusulkan untuk lingkungan peradilan agama dapat memperoleh predikat semua, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan pendampingan dalam persiapan penilaian oleh TPN.

Satuan Kerja yang diundang adalah yang lolos TPI dan diusulkan ke TPN berjumlah 174 satuan kerja teridiri dari:

PTA/MS Aceh = 22 satker (WBBM = 10 dan WBK = 12)

PA/MS=152 satker (WBBM = 36 dan WBK = 116)

Setiap satker diminta hadir di command center/media center masing-masing bagi satker yang tidak lockdown dengan tetap menjaga protkol kesehatan, dan dirumah masing-masing bagi yang lockdown.

Masing-masing Satker teridiri dari Pimpinan dan Korodinator Area, sehingga semua berjumlah 1.044 peserta.

Pelaksanaan pendampingan akan dimulai hari ini (pembukaan) dan akan berakhir sampai dengan ada hasil penetapan dari kemenPANRB, dan untuk pendampingan presentasi akan dimulai Hari Senin 9 Agustus s.d. Jum,at 13 Agustus 2021.

Output Kegiatan diharapkan seluruh satker mampu menjelaskan progress dan hasil pembangunan ZI masing-masing didukung dengan eviden yang lengkap.

Di akhir acara, Dirjen Badilag kembali lagi menekankan kesungguhan seluruh satker untuk mendapatkan status dalam Zona Integritas ini, untuk mewujudkan cita-cita peradilan agama menjadi peradilan yang modern dan terpercaya. (ahb)

Tulisan ini telah terbit di https://badilag.mahkamahagung.go.id/ pada tanggal 06 Agustus 2021 dengan judul yang sama.

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Selengkapnya

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Selengkapnya

| PA Nanga pinoh HEBAT

Harmonis, Efektif, Bersahaja, Akuntabel, Transparan

Hubungi Kami

Pengadilan Agama@2018