Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Nanga Pinoh || Mari Dukung Zona Integritas Untuk Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih & Melayani (WBBM) || Dapatkan Informasi yang anda butuhkan melalui Website ini atau dapat menghubungi Nomor Kontak yang tersedia || Jam Kerja, Senin-Kamis : Pukul 08.00 - 15.00 Wib, Istirahat Pukul 12.00 - 12.30 Wib, Jum'at : Pukul 08.00 - 15.30 Wib, Istirahat Pukul 11.30 - 12.30 Wib.

on . Hits: 855

Syarat dan Tata Cara Pengaduan 

Mengacu kepada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 juni 2009 tentang pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di LIngkungan Lembaga Peradilan, berikut ini kami uraikan Syarat dan Tata Cara Penyampaian Pengaduan.

 

Disampaikan secara tertulis 

1. Pengaduan hanya dapa diterima dan ditangani oleh Mahkanmah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama apabila disampaikan secara tertulis oleh Pelapor.

2. Pelapor dianjurkan untuk menggunakan formulir khusus untuk menyampaikan pengaduannya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik disitus resmi Mahkamah Agung. Meskipun demikian, pengaduan yang tidak menggunakan formulir khusus tersebut tetap akan diterima dan ditindaklanjuti.

3. Dalam hal Pelapor memiliki kesulitan untuk membaca dan menulis, petugas di Mahkamah Agung atau Pengadilan akan membantu menuangkan pegaduan yang ingin disampaikan pelapor secara tertulis dalam formulir khusus pengaduan.

Menyebutkan Informasi Secara Jelas

1. Untuk mempermudah penanganan dan tindak lanjut terhadap pengaduan yang disampaikan, pelapor diharapkan dapat menyebutkan secara jelas informasi mengenai:

  • Identitas aparat yang dilaporkan, termasuk jabatan, serta satuan kerja atau pengadilan tempat pelapor bertugas;
  • Perbuatan yang dilaporkan;
  • Nomor Perkara, apabila perbuatan yang diadakan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara;
  • menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan. Bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan pelapor.

2. pelapor sedapat mungkin diharuskan untuk mencantumkan identitasny. Namun demikian selama dalam informasi dalam pengaduan yang disampaikan benar dan memiliki dasar yang kuat, pengaduan yang tidak mencantumkan identitas akan tetap ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.

 

Tata Cara Pengiriman

1. Pengaduan ditunjukan kepada:

  • Ketua atau Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding dimana Terlapor bertugas; atau
  • Ketua Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, atau Ketua Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan.

2. Apabila pengaduan dikirimkan melalui pos dalam amplop tertutup, maka harus disebutkan secara jelas bahwa isi amplop tersebut adalah pengaduan dengan menuliskan kata "PENGADUAN pada Pengadilan" pada bagian kiri atas muka amplop.

 

Hak-hak Pelapor 

1. Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;

2. Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;

3. Mendapat Informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkannya;

4. Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan.

Hak-hak Terlapor

1. membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti lain;

2. Meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya.

Hak-hak Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

1. Merahasiakan kesimpulan dan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada pihak Terlapor, Pelapor, dan pihak-pihak lain selain kepada pejabat yang berwenang mengambil keputusan;

2. Menentukan jangka waktu yang memadai untuk menangani suatu pengaduan berdasarkan tingkat kesulitan penanganan dalam hal jangka waktu yang ditetapkan dalam pedoman ini terlampaui.

 

selengkapnya:

  • Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Peradilan

Khusus untuk Aparatur Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya, pengaduan dapat disampaikan melalui layanan pesan singkat (SMS) berisi uraian singkat mengenai hal yang dilaporkan/diadukan dengan mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi dan disampaikan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan Nomor telepon 085282490900 dengan format: Nama Pelapor # NIP # satker # ibu kota provinsi # nama terlapor # isi pengaduan.

Add comment


Security code
Refresh

Galeri Foto

Ayo tangkis corona dengan tenis
Virtual Meeting SIPP dan e-Court PTA Pontianak dengan PA se-Kalbar
Virtual Meeting dulu kita
Cek sound dulu ya sblm VM
Penyerahan Bingkisan Kepada PPNPN dari DYK Cabang Sintang
Alhamdulillah...Terima kasih DYK Cabang Sintang
Pelantikan Wakil Ketua PA Nanga Pinoh
Photo Bersama Usai Pelantikan Waka

Piagam Pengadilan Agama Nanga Pinoh

Piagam

Hubungi Kami

Pengadilan Agama@2018